Lulusan Pesantren Dan Madrasah ini Jadi Anggota Polri Karena Hafal Qur'an

Para kiai pada jaman dulu tidak mau mendirikan sekolah formal di pesantren. Ini adalah taktik untuk melawan politik devide et empera (pecah belah) yang dilakukan penjajah Belanda. Pada tahun 1800-an kaum penjajah merasa sangat terusik dengan sepak terjang pesantren. Sebab, pesantren dan kiainya sering menyuguhkan mimpi buruk bagi kelangsungan hidup penjajah. Kiprah perjuangan kaum sarungan ini diulas dengan jelas oleh sejarawan Indonesia ternama Sartono Kartodirdjo dalam disertasinya “The Peaseant’s Revolt of Banten in 1888”.

Semangat juang para kiai yang begitu membara, membuat masyarakat semakin berani untuk turut serta mengusir penjajah. Kaum penjajah pun berpikir keras untuk mengikis semangat perjuangan kemerdekaan yang disebarkan oleh para kiai dan santri. Caranya adalah memisahkan pesantren dari masyarakat. Tapi Belanda mengalami kesulitan karena pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan untuk pribumi di masa itu.

Snouck Hurgronje, penasehat pemerintah jajahan, merekomendasikan pendirian “sekolah tipe Barat“ untuk menanamkan budaya Barat sekaligus memperkuat pengaruh Belanda. Harry J. Benda memaparkan, maksud terselubung dari pendirian sekolah umum untuk pribumi pada awal tahun 1900-an adalah untuk menghabisi pengaruh pesantren dan tokoh agama. Nah, sekolah-sekolah Belanda tersebut merupakan cikal bakal sekolah formal yang berdiri sekarang ini.

Sejak awal, pesantren “mengendus” niat jahat Belanda dalam pendirian sekolah untuk pribumi di bawah jargon kebijakan “politik etis”. Jargon manis itu tidak membuat para kiai tertipu. Mayoritas pesantren pada waktu itu dengan tegas menolak sekolah Belanda. Reaksi tersebut menjadi pilihan untuk menangkis upaya penjajah yang memecah belah antara pesantren dan masayarakat.

Tidak cukup sampai di situ, ada alasan paling prinsip dari sikap non kooperatif pesantren terhadap sekolah Belanda. Yaitu, upaya melindungi agama Islam dan budaya bangsa Indonesia. Sekolah Belanda tidak menjamin berlangsungnya pembelajaran agama Islam bagi anak didiknya. Bagaimana nasib akidah kaum muslimin Indonesia di masa datang? Lebih jauh lagi, apakah semua disiplin ilmu yang diajarkan sesuai dengan ajaran Islam?

Jadi, jikalau pelajar hanya belajar dari bangku sekolah Belanda tanpa mengikuti madrasah diniyah ataupun belajar nilai-nilai keislaman secara informal, maka konskuensinya bisa ditebak. Budaya Barat, materialisme, hedonisme, sekulerisme, kenakalan remaja akan menjadi akidah dan syariah para pelajar Indonesia. Kesimpulannya, penolakan para kiai adalah bagian dari perang politik, perang budaya, dan perang ideologi.

Namun seperti yang penulis ungkapkan di depan, sikap para kiai adalah taktik bukan prinsip. Maka, taktik dan strategi akan mengalami perubahan sesuai kondisi sosial politik. Penolakan para kiai terhadap sekolah ala Belanda mulai mengendur di saat Indonesia merdeka dan KH Wahid Hasyim menjabat menteri agama. Sebagai founding fathers bangsa Indonesia, beliau dengan sigap menyerap aspirasi umat Islam dan pesantren yang merupakan komponen utama bangsa ini. Beliau dengan cepat membidani peraturan mengenai penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah umum, mendirikan pendidikan guru agama negeri, dan perguruan tinggi agama Islam negeri.

Walhasil jaman sekarang, kekhawatiran tentang tidak adanya pendidikan agama di sekolah formal sudah tidak relevan lagi. Apalagi hampir seluruh pesantren yang memiliki sekolah formal menambah pelajaran agama di luar jam sekolah. Bahkan pelopor-pelopor pendirian sekolah formal di lingkungan pesantren adalah pesantren besar yang menjadi rujukan. Seperti Pesantren Tebu Ireng, Nurul Jadid, Sukorejo, Banyuanyar Madura, Bata-Bata Madura, Buntet Cirebon.

Meskipun begitu, masih ada yang tidak menghendaki berdirinya sekolah formal di pesantrennya. Belakangan pesantren tipe ini lebih populer disebut pesantren salaf. Salaf artinya mempertahankan sistem pendidikan yang turun temurun dipakai di pesantren, tanpa memperdulikan ijazah resmi dari pemerintah. Menurut hemat penulis, hal itu bukan pilihan yang jelek, malahan memperkaya model pendidikan yang dikembangkan pesantren pada jaman kontemporer. Seperti pesantren Sidogiri Pasuruan dan Tempurejo Jember.

Pertanyaannya, apa alasan menolak sekolah formal pada jaman sekarang? Sudah bisa dipastikan alasannya tidak bersifat politis lagi. Karena penjajah sudah angkat kaki dari Indonesia. Ditambah lagi pesantren sudah memiliki wakil-wakil politik yang menduduki jabatan strategis dalam sistem perpolitikan Indonesia, baik dalam ranah ekskutif, legislatif dan yudikatif. Sedikit banyak mereka pasti memperjuangkan aspirasi pesantren dan umat Islam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here